Timeline-Penghilangan-Paksa-01

Timeline Kasus Penghilangan Paksa

Penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu...

Timeline-Mei-98

Timeline Peristiwa Mei 98

Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak...

Time-line-Marsinah-01

Timeline Kasus Marsinah

Marsinah (lahir di Nglundo, 10 April 1969 – meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun) adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya...

Sejarah_Gerakan_PBB_Terkait_Kepatuhan_Korporasi_Infografis

Sejarah Gerakan PBB Terkait Kepatuhan Korporasi

Sejak tahun 70an, Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia sudah muncul, isu ini sangat penting sebagai perlindungan hak asasi manusia dalam praktek bisnis global. Karena itu, dunia memerlukan aturan internasional yang efektif untuk perlindungan HAM.

kekerasan_Papua_2012-2014_infografis

Kasus Kekerasan di Papua Periode 2012-2014

Sepanjang 2012-2014, ada 389 kasus kekerasan terjadi di Papua. Dari berbagai kekekerasan tersebut, 234 orang menjadi korban tewas dan 854 orang luka-luka. Sementara 880 orang ditangkap.   ...

papua_pemenuhan_eksob

Pencapaian Pemenuhan Hak-Hak Ekosob di Provinsi Papua dan Papua Barat

Sebagian kalangan memandang pembangunan di Papua hanya sekadar menjalankan program, bahkan sebagian melihat ini sebagai peluang untuk memperoleh fee proyek. Padahal sesunguhnya, membangun Papua seharusnya ditujukan sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB).