Infografis MOU Tentara-01

Infografis MoU Tentara Nasional Indonesia terjadi antar berbagai kementerian

Infografis MOU Tentara-01

Rezim Orde Baru identik dengan kekuatan militer dalam menjalan kan pemerintahan. Politik Orde Baru memiliki beberapa pola, seperti pengerahan aparat militer untuk urusan sipil dan represifitas terhadap perlawanan rakyat. Kedua pola tersebut dilakukan dengan dalih stabilitas perekonomian bangsa. Sejak reformasi kekuasaan militer dibatasi, mulai dari penghapusan Dwi Fungsi militer dan pencabutan hak sipil yang diatur dalam Undang-Undang TNI pasal 47. Namun konsep struktur komando teritorial yang memunculkan kewenangan militer dalam negeri masih berlaku hingga sekarang.

Dalam struktur komando teritorial yang serupa dengan struktur pemerintahan daerah, militer akan selalu mempunyai posisi politik. Terutama dalam kondisi politik otoritas sipil yang lemah dalam mengontrol militer yang terjadi pada pemerintahan sekarang.  Hal ini terlihat sikap presiden yang membiarkan MoU Tentara Nasional Indonesia terjadi antar berbagai kementerian, padahal bertentangan dengan Undang-Undang TNI.” Berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI disebutkan bahwa keterlibatan militer dalam operasi selain perang hanya dilakukan atas putusan politik negara.

Belum ada komentar

Tulis Komentar