Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia

Video ini merupakan visualisasi buku "Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia", yang diterbitkan ELSAM tahun 2012. Buku ini mengulas mengenai praktik penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1965 hingga tahun 2004 dan motif dari praktik penghilangan paksa yang dilakukan oleh rezim...

Jembatan Bacem: Film Dokumenter tentang Survivor Peristiwa 1965 di Solo

Film karya Yayan Wiludiharto yang produksi oleh ELSAM bersama Pakorba Solo, bercerita tentang peristiwa kelam bangsa ini, khususnya tentang orang-orang yang dibunuh dan dihilangkan di Kreteg Bacem. Orang Solo dan sekitarnya menyebutnya Kreteg Bacem (Jembatan Bacem), terletak di selatan Kota Solo, Jawa Tengah, yang di bawahnya...

FGD Keniscayaan Pembatasan Akses Terhadap Konten Internet

FGD dengan topik “Keniscayaan Pembatasan Akses terhadap Konten Internet,” ini diselenggarakan ICT Watch dan ELSAM pada Juni 2013. FGD yang dihadiri Kemenkominfo, APJII, Nawala, ELSAM dan para pelaku kepentingan internet lainnya ini memfokuskan pada penambahan kewenangan pengadilan atau pembentukan badan independen yang memiliki peran untuk melakukan monitoring, filtering (penyaringan) dan layering (pembatasan) sehingga kasus “salah blokir” tidak terjadi lagi dan hak warga negara untuk menggunakan informasi demi hukum dapat terjaga dan terjamin

Forum Tata Kelola Internet Indonesia – ID IGF 2013

Pertemuan Global Internet Governance Forum (IGF) ke-8 dilangsungkan di Nusa Dua Bali pada tanggal 22-25 Oktober 2013 dan dihadiri sekitar 2500 para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang Internet dari penjuru dunia untuk mendiskusikan tentang tata-kelola Internet secara inklusif, transparan, akuntabel dan egaliter.

Kampanye Ratifikasi Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional – Sambutan oleh Indriaswati D. Saptaningrum

Dalam seminar nasional ini, Direktur ELSAM Indriaswati Dyah Saptaningrum menjelaskan pentingnya pemerintah Indonesia meratifikasi Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional. Beberapa hal yang dijelaskan mengenai pentingnya pemerintah Indonesia meratifikasi Statuta Roma, antara lain: 1) untuk menghapuskan berbagai praktik impunitas; 2) mendorong penguatan sistem hukum nasional; dan, 3) ikut serta dalam mewujudkan keadilan global.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Kertas Kerja ICC Statuta Roma 1998 yang disahkan dalam pertemuan diplomatik di Roma, Italia, pada tahun 1998. Tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diantaranya adalah untuk mendukung pencapaian perdamaian dunia, pencapaian keadilan global, menghentikan praktik impunitas dan mendorong pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan...

Peringatan Tragedi Mei 1998 – 2013

Keluarga korban tragedi Mei 1998, berkumpul di Mall Citra pada tanggal 13 Mei 2013 untuk memperingati tragedi tersebut dan mengenang keluarga mereka yang menjadi korban. Keluarga korban tragedi 1998 kemudian melanjutkan peringatan ini di pemakaman umum Pondok Ungu, Jakarta Timur, di mana sebagian besar korban tragedi dimakamkan. Keluarga korban menaburkan bunga dan doa bersama di makam para korban tragedi Mei 1998

Kemandegan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Moh. Fajrul Falaakh Dosen Hukum Tata Negara Fak. Hukum UGM,meninjau kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dalam sudut pandang negara hukum dan apa implikasinya? pada Konferensi Negara Hukum 2012 Panel Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesi Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Dampaknya bagi Pembangunan Negara Hukum Indonesia.

Inisiatif Lokal bagi Korban Pelanggaran HAM Palu

Palu, 24 Maret 2012. Acara Dialog Terbuka Memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas Kebenaran dan Keadilan yang digagas oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah, telah membuka babak baru bagi para korban pelanggaran HAM di Kota Palu. Walikota Palu, H. Rusdy...