kekerasan_Papua_2012-2014_infografis

Kasus Kekerasan di Papua Periode 2012-2014

Sepanjang 2012-2014, ada 389 kasus kekerasan terjadi di Papua. Dari berbagai kekekerasan tersebut, 234 orang menjadi korban tewas dan 854 orang luka-luka. Sementara 880 orang ditangkap.   ...

papua_pemenuhan_eksob

Pencapaian Pemenuhan Hak-Hak Ekosob di Provinsi Papua dan Papua Barat

Sebagian kalangan memandang pembangunan di Papua hanya sekadar menjalankan program, bahkan sebagian melihat ini sebagai peluang untuk memperoleh fee proyek. Padahal sesunguhnya, membangun Papua seharusnya ditujukan sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB).

1989 Peristiwa Talangsari

Rangkaian Peristiwa Talangsari 1989

Peristiwa Talangsari 1989, yang terjadi di Lampung, merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini mandeg proses penyelesaiannya. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, terlihat bahwa kasus ini terjadi akibat provokasi yang dilakukan oleh aparat keamanan pada saat itu.   [caption id="" align="alignnone" width="2200"] Rangkaian Peristiwa...

2014_KBB_Jurnalis_Infografis

Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Tahun 2014

Sepanjang tahun 2014, 55 kasus kekerasan terjadi pada jurnalis. Bentuk-bentuk kekerasan terbanyak yang dialami oleh jurnalis adalah kekerasan fisik. Sementara kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2014 paling banyak dilakukan oleh kelompok sipil.   ...

2014_KBEks_Yogya

Kasus Kebebasan Berekspresi Tahun 2014

Yogyakarta menjadi wilayah paling intoleran sepanjang tahun 2014 dengan 7 kasus. Sedangkan pihak kepolisian menjadi pelaku yang paling sering melakukan pelanggaran terhadap kasus kebebasan berekspresi. Selain itu, sepanjang tahun 2014, pelarangan diskusi menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh berbagai pihak.   ...

2014_KBEks_online

Kebebasan Berekspresi via Internet Tahun 2014

Sepanjang tahun 2014, ada 41 orang yang terjerat UU ITE, dengan berbagai latar belakang masalah. Pelaku/pelapor untuk menjerat korban dengan menggunakan UU ITE paling banyak dilakukan oleh bupati/walikota. Sementara Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak terkait kasus kebebasan berekspresi melalui internet.   ...

2014-hukuman-mati-angka1

Hukuman Mati Dalam Angka 2004 – 2014

Sepanjang 2004 – 2014, pemerintah Indonesia telah memutuskan pidana mati sebanyak 143 vonis. Dari data yang dikumpulkan ELSAM, tercatatat Pengadilan Negeri menjadi institusi peradilan yang paling banyak memberikan vonis mati kepada terdakwa.

2014-hukuman-mati-angka

Hukuman Mati Dalam Angka Angka Edisi 2 2004-2014

Di tahun 2004, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memvonis mati 5 terpidana, sementara di tahun 2007 Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (Medan) menempati urutan pertama, yakni memberikan 5 vonis hukuman mati. Untuk Pengadilan Negeri, sepanjang 2004-2014, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menempati urutan pertama dalam memberikan vonis mati...

Kursus HAM Tingkat Lanjut Untuk Pengacara Angkatan XVIII

ELSAM melaksanakan Kursus Hak Asasi Manusia Tingkat Lanjut untuk Pengacara Angkatan XVIII. Kursus ini berlangsung sejak 11 januari hingga 20 Januari 2015. Topik yang dibahas adalah mengenai Bisnis dan HAM. Topik ini dipilih karena beberapa faktor, yaitu sebagian besar para alumni kursus yang masih berkecimpung...

Pertemuan Penyintas Peristiwa 1965 dan Siswa Labschool Kebayoran

Siswa/i SMU Labschool Kebayoran bertemu dengan para penyintas 1965 di kantor ELSAM pada 8 November 2014. Dalam acara tersebut, siswa/i SMU Labschool menggali informasi dari para penyintas mengenai apa yang mereka alami pada peristiwa 1965. Penggalian informasi dari para penyintas 1965 tersebut nantinya akan dituliskan...

pikir-dulu-sebelum-blokir

POSTER Pikir Dulu Sebelum Blokir #BENAHIUUITE

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 kurang transparan sehingga proses blokir lebih dulu dilakukan tanpa akuntabilitas. Akibatnya banyak informasi yang bermanfaat justru tidak bisa lagi diakses masyarakat. ...

POSTER UU ITE MENJERAT KITA #BENAHIUUITE

Dengan kehadiran pasal-pasal karet dan tumpang tindih dengan aturan hukum pidana yang ada sebelumnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu segera dibenahi.

POSTER Hapus Pidana Pencemaran Nama Segera #BENAHIUUITE

Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menghukum lebih berat netizen bila melakukan pencemaran nama di internet. Kriminalisasi dan penalisasi ini harus dihapuskan karena menghambat kemerdekaan berekspresi dan meredam kritisisme masyarakat.