Konferensi Global IGF terkait erat dengan Deklarasi Millennium Development Goal (MDG) No. 555/2 tahun 2000 dan Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) No. 060/1/2005. 

Salah satu prinsip penting adalah: pembangunan masyarakat informasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berlandaskan pada kemitraan yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat madani (civil society), dan organisasi internasional lainnya. Sekjen PBB, melalui Sidang WSIS di Tunisia tahun 2005, telah membentuk pokja tatakelola Internet (Internet Governance) sebagai kondisi pemungkin (enabler) untuk memastikan partisipasi “multi-stakeholder“, atau pemangku kepentingan majemuk dapat berjalan aktif, terbuka dan inklusif. 

Dalam konteks kepentingan dalam negeri, beberapa hal yang dapat dipetik dari pelaksanaan Global IGF ke-8 di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Memperkuat posisi Indonesia sebagai poros penting Internet global. 

2. Menjadikan Indonesia sebagai sumber belajar bagi bangsa/negara lain. 

3. Membuka peluang komunitas Indonesia mulai berkiprah secara global. 

4. Membuka potensi kerjasama dan alih pengetahuan antar pelaku kunci 

5. Mendorong dialog tata-kelola Internet yang inklusif, transparan, akuntabel, egaliter dan melibatkan pemangku kepentingan majemuk 

6. Menstimulasi pertumbuhan dan pasar akses Internet dalam negeri. 

sumber: Siaran Pers Kominfo tentang Penyelenggaraan IGF ke 8 di Bali, Indonesia