Kelapa Sawit dan Paradoks Keberlanjutan: Menelusuri Jejak Pelanggaran dan Kepatuhan” merupakan kompilasi karya jurnalis muda yang meliput isu-isu pelanggaran HAM di perkebunan sawit. Mulai dari Sumatera Utara hingga Papua Lihat grafis lebih lanjut klik ...
Tantangan aktual hak asasi manusia, telah mendorong Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), untuk melahirkan DIGNITAS Human Rights Training and Consulting. Pengalaman ELSAM selama puluhan tahun, dalam menyelenggarakan berbagai training HAM, untuk beragam sektor dan kalangan, dari aktivis, penyelenggara negara, hingga komunitas bisnis, telah menjadi...
From 2009 to 2017, there were 131 cases that entered RSPO. This complaint is based on various countries where there are oil palm plantations. 70% of complaints in RSPO come from Indonesia. The palm oil becomes the primary commodity for national income and foreign exchange....
Pendanaan dari Bank Pembangunan Multilateral telah menjadi subyek dari pengawasan publik selama beberapa tahun, melihat berbagai masalah dalam proyek infrastruktur yang didanai oleh Bank Pembangunan Multilateral dan berbagai analisis besar risikonya bagi masyarakat dan lingkungan. Publik pun akhirnya melihat berbagai masalah seperti aturan AMDAL, undang-undang...
Pendanaan dari Bank Pembangunan Multilateral telah menjadi subyek dari pengawasan publik selama beberapa tahun, melihat berbagai masalah dalam proyek infrastruktur yang didanai oleh Bank Pembangunan Multilateral dan berbagai analisis besar risikonya bagi masyarakat dan lingkungan. Publik pun akhirnya melihat berbagai masalah seperti aturan AMDAL, undang-undang...
Globalisasi yang terus terjadi menyebabkan kurangnya kontrol Pemerintah/Negara terhadap korporasi, sehingga korporasi terlibat dalam terjadinya pelanggaran HAM. Prinsip-prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), yang dikeluarkan pada tahun 2011, merupakan langkah pragmatis untuk mengurangi terjadinya pelanggaran HAM yang terkait dengan korporasi. UNGPs dapat diimplementasikan oleh setiap...
Prof. Dr. Makarim Wibisono menjadi narasumber dalam Konfrensi Nasional Bisnis dan HAM, Yogyakarta, 5 November 2015. Dalam kegiatan tersebut beliau membawakan materi " Peran dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Pemajuan HAM: Perspektif Politik Ekonomi Global"...
Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. menjadi Keynote Speaker pada Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia di Yogyakarta, 5 sampai 6 November 2016. Pada kegiatan tersebut beliau membahas tentang Integrasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB Tentang Bisnis dan HAM ke dalam Hukum Nasional : Peluang dan Tantangan...
Video ini menjelaskan tentang kronologis kasus lahan di Blitar dan perjuangan masyarakat petani Gondangtapen dalam mempertahankan lahan garapannya. Lahan tersebut dibeli oleh PT. Holcim Indonesia dan dijadikan sebagai lahan pengganti (untuk dijadikan hutan) karena Holcim telah menggunakan kawasan hutan di Tuban untuk penambangan dan pabrik...
Dalam Nawa Cita yang telah tertuang dalam RPJMN Pemerintahan Jokowi-JK dituliskan akan melakukan reforma Agraria. Reforma agraria itu meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Dalam RPJMN tersebut juga dituliskan akan meretribusi 9 juta hektar tanah yang juga akan dilegalisasi. Tanah seluas 4,5 juta...