[KULIAH UMUM] Relasi Bisnis dan HAM: Peran NHRIs dalam Menjamin Penghormatan HAM

Kuliah ini diberikan Iman Prihandono, Ph.D sebagai key note speaker dalam pembukaan Pelatihan CONNECT (Enhancing Knowledge of Business and Human Rights Between Institutions) yang digelar di Bogor pada 13 Agustus 2019 lalu. Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama antara ELSAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda. Penanganan kasus-kasus pelanggaran yang berdimensi bisnis dan HAM ini sangat penting, bukan hanya untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak namun juga memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak sehingga bisa kembali berdaya seperti keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, peran National Human Rights Institutions (NHRI) seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman Republik Indonesia, menjadi sangat penting untuk memberikan rasa keadilan dan pemulihan. Harus diakui hingga saat ini peran National Human Rights Institution (NHRI) di Indonesia masih kurang maksimal dalam memberikan layanan pemulihan kepada masyarakat terdampak akibat operasi perusahaan. Salah satunya hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman terkait konsep relasi Bisnis dan HAM belum merata di kalangan institusi-institusi negara terkait Hak Asasi Manusia ini, sehingga belum memberikan layanan yang maksimal dalam menginternalisasi Prinsip Ruggie serta relasinya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Belum ada komentar

Tulis Komentar