Sudah lima tahun (2009-2014) DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi terkait kasus penghilangan paksa 1997/998, namun hingga saat ini tidak satupun empat rekomendasi DPR tersebut terlaksana.
Keberagaman yang tersimpan di dalam diri Bangsa Indonesia sudah disadari jauh sebelum bangsa ini bernama Indonesia. Keberagaman memang senantiasa akan menerbitkan perbedaan. Namun, perbedaan adalah fitrah manusia yang semestinya tidak menumbuhkan benih-benih konflik, sengketa, dan petaka. Toleransi adalah kunci, menjadi cara hidup berbangsa, agar bisa...
Atas nama stabilitas keamanan nasional, kekuatan militer kerap digunakan untuk meredam dan menyelesaikan konflik di berbagai wilayah Indonesia. Pada kurun waktu 1976 s.d. 2005, operasi militer berlangsung di Aceh dan Timor Timur. Sejak dilancarkannya operasi di bawah Komando Mandala tahun 1962, terlebih ketika Daerah Operasi...
Setelah reformasi berjalan lebih dari satu dekade, Indonesia masih terbelenggu beban sejarah kekerasan yang terjadi di masa lampau. Masyarakat Indonesia hidup di tengah ketidaktahuan mengenai berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan kesewang-wenangan yang dilakukan atas nama bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa berdarah di masa lalu masih membawa trauma dan memiliki dampak yang merusak dalam kehidupan demokrasi Indonesia hingga kini. Namun hampir semua peristiwa tersebut tetap berada dalam gelap dan bahkan dilupakan. Tanpa adanya pengetahuan dan pengakuan atas kekerasan masa lalu tersebut, bagaimana kita bisa menjamin bahwa kekerasan serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang?
Apa yang kamu tahu tentang Indonesia pada tahun 1965-66? yakin itu adalah sejarah yang benar? jika tidak yakin, cek kebenarannya di www.kkpk.org
Hari Tani Nasional 2014 di Jakarta diperingati oleh berbagai kelompok multi sektor
Abdul Hakim Garuda Nusantara memaparkan materi Hukum HAM Internasional pada Kursus HAM untuk Pengacara angkatan XVIII tahun 2014. Beliau membahas mengenai sejarah munculnya Hukum HAM Internasional serta penerapannya bagi negara-negara yang telah meratifikasi suatu instrumen HAM Internasional....
Saat ini, pemerintah telah mengabaikan 7 kasus pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM. Ke-7 kasus pelanggaran HAM berat tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dan mandeg selama bertahun-tahun. Presiden ke-7 memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan ke-7 kasus tersebut agar korban dan keluarga korban mendapatkan keadilan dan mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang serupa di kemudian hari.
Pernyataan Pers Bersama tentang Peraturan Pemerintah mengenai Pemblokiran Situs Negatif di Indonesia
Agung Yudha mempresentasikan materi Mahkamah Pidana Internasional di Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan XIII, yang diselenggarakan ELSAM pada 29 Juli-20 Agustus 2009....
Materi Hukum Humaniter Internasional dipresentasikan oleh Fadillah Agus dalam Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan XIII pada 29 Juli-20 Agustus 2009, yang diselenggarakan ELSAM
Video tentang Kuliah Umum dalam pembukaan Kursus HAM untuk Pengacara angkatan XVIII pada 6-21 Mei 2014. Kuliah umum yang diberikan oleh A.H. Semendawai ini memaparkan mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM dan mewujudkan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran...
Berbagai kasus penghilangan paksa di Indonesia. Penghilangan paksa dianggap sebagai kejahatan yang berkelanjutan yang implikasinya kejahatan ini tidak mengenal waktu
Berbagai kasus kriminalisasi akibat UU ITE yang membungkam kebebasan berekspresi di internet
UU ITE telah membungkam kebebasan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi
Materi Hukum Pidana Internasional yang dipresentasikan oleh Widati Wulandari dalam Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan XIII pada 29 Juli sampai dengan 20 Agustus 2009, yang diselenggarakan oleh ELSAM....