POSTER UU ITE MENJERAT KITA #BENAHIUUITE

Dengan kehadiran pasal-pasal karet dan tumpang tindih dengan aturan hukum pidana yang ada sebelumnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu segera dibenahi.

POSTER Hapus Pidana Pencemaran Nama Segera #BENAHIUUITE

Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menghukum lebih berat netizen bila melakukan pencemaran nama di internet. Kriminalisasi dan penalisasi ini harus dihapuskan karena menghambat kemerdekaan berekspresi dan meredam kritisisme masyarakat.

Bisnis dan HAM #1

Bisnis memiliki relasi yang dekat dengan HAM. Pada tahun 2012, Komnas HAM menerima 1.009 pengaduan pelanggaran HAM terkait dengan korporasi. Jika korporasi tidak menjunjung HAM, maka dampaknya bukan hanya ke masyarakat sekitar saja. Namun dampak internal dari terlanggarnya HAM juga akan dialami oleh korporasi, seperti...

Bisnis dan HAM #2

Kerangka Kerja John Ruggie: Perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia, dengan cara melakukan uji tuntas terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Ada 5 elemen uji tuntas hak asasi manusia yang dapat diterapkan oleh perusahaan.

Apa saja 5 elemen tersebut dan bagaimana penerapannya oleh perusahaan? Video seri kedua bisnis dan HAM seri kedua ini akan menjelaskan secara detail mengenai 5 elemen uji tuntas tersebut.

Video seri pertama Bisnis dan HAM dapat dilihat di http://youtu.be/LOMz0nge1hg

Bisnis dan HAM #3

Pemerintah, perusahaan dan masyarakat menjadi pihak yang paling penting dalam menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika salah satu masing-masing elemen yang berperan tersebut gagal dalam melaksanakan hak asasi manusia, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kemudian muncul pelanggaran HAM. Apa saja peran dari elemen-elemen tersebut?

Kemudian apa kata perwakilan dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat mengenai Bisnis dan HAM? Silakan liat dalam video seri ketiga Bisnis dan HAM.

Video seri pertama Bisnis dan HAM, http://youtu.be/LOMz0nge1hg

Video seri kedua Bisnis dan HAM, http://youtu.be/jF2arYoZSAQ

Operasi Militer, Keadilan Korban, dan Impunitas

Atas nama stabilitas keamanan nasional, kekuatan militer kerap digunakan untuk meredam dan menyelesaikan konflik di berbagai wilayah Indonesia. Pada kurun waktu 1976 s.d. 2005, operasi militer berlangsung di Aceh dan Timor Timur. Sejak dilancarkannya operasi di bawah Komando Mandala tahun 1962, terlebih ketika Daerah Operasi...

Menemukan Kembali Indonesia

Setelah reformasi berjalan lebih dari satu dekade, Indonesia masih terbelenggu beban sejarah kekerasan yang terjadi di masa lampau. Masyarakat Indonesia hidup di tengah ketidaktahuan mengenai berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan kesewang-wenangan yang dilakukan atas nama bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa berdarah di masa lalu masih membawa trauma dan memiliki dampak yang merusak dalam kehidupan demokrasi Indonesia hingga kini. Namun hampir semua peristiwa tersebut tetap berada dalam gelap dan bahkan dilupakan. Tanpa adanya pengetahuan dan pengakuan atas kekerasan masa lalu tersebut, bagaimana kita bisa menjamin bahwa kekerasan serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang?

Kamu Sudah Dibohongi!

Apa yang kamu tahu tentang Indonesia pada tahun 1965-66? yakin itu adalah sejarah yang benar? jika tidak yakin, cek kebenarannya di www.kkpk.org

Toleransi Harga Mati

Keberagaman yang tersimpan di dalam diri Bangsa Indonesia sudah disadari jauh sebelum bangsa ini bernama Indonesia. Keberagaman memang senantiasa akan menerbitkan perbedaan. Namun, perbedaan adalah fitrah manusia yang semestinya tidak menumbuhkan benih-benih konflik, sengketa, dan petaka. Toleransi adalah kunci, menjadi cara hidup berbangsa, agar bisa...

Abdul Hakim Garuda Nusantara – Hukum HAM Internasional

Abdul Hakim Garuda Nusantara memaparkan materi Hukum HAM Internasional pada Kursus HAM untuk Pengacara angkatan XVIII tahun 2014. Beliau membahas mengenai sejarah munculnya Hukum HAM Internasional serta penerapannya bagi negara-negara yang telah meratifikasi suatu instrumen HAM Internasional....

7 Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Harus Diselesaikan Presiden ke-7

Saat ini, pemerintah telah mengabaikan 7 kasus pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM. Ke-7 kasus pelanggaran HAM berat tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dan mandeg selama bertahun-tahun. Presiden ke-7 memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan ke-7 kasus tersebut agar korban dan keluarga korban mendapatkan keadilan dan mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang serupa di kemudian hari.