Berkaca dari Pemilu dan Pilkada 2024 lalu, kasus-kasus pelanggaran data pemilih banyak disalahgunakan untuk memanipulasi suara dan pandangan pemilih dalam kampanye politik. Partai politik (parpol) menjadi aktor krusial karena dapat mengakses dan memproses data pemilih. Namun, bagaimana pertanggungjawaban parpol atas jutaan data pemilih? Lihat...
Dari sekian banyak yang bermasalah, yok simak penjelasan tentang Upaya Paksa dan bagaimana seharusnya penyadapan diatur di RUU KUHAP. Lihat grafis lebih lanjut klik ...
Kelapa Sawit dan Paradoks Keberlanjutan: Menelusuri Jejak Pelanggaran dan Kepatuhan” merupakan kompilasi karya jurnalis muda yang meliput isu-isu pelanggaran HAM di perkebunan sawit. Mulai dari Sumatera Utara hingga Papua Lihat grafis lebih lanjut klik ...
ELSAM telah menyerahkan Amicus Curiae dalam perkara Nomor 4398 k/pid. Sus-lh/2025 sebagai bahan pertimbangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Sorbatua Siallahan, Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL). Lihat grafis lebih...
Pemantauan yang berlebihan terhadap buruh dapat mengancam hak privasi serta kebebasan individu di lingkungan kerja maupun di luar tempat kerja. Praktik ini berpotensi mengganggu privasi dan kesejahteraan mental buruh, khususnya ketika batas antara informasi pribadi dan pekerjaan menjadi kabur, seperti dalam situasi kerja dari...
Tidak hanya proses perumusan dan pengesahannya yang ugal-ugalan, UU TNI terbaru juga cacat secara substansial dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Dengan kewenangan-kewenangan terbarunya, militer dapat masuk ke ruang sipil termasuk memiliterisasi ruang siber. Berikut catatan ELSAM terkait UU TNI terbaru Lihat...
ari Tani dan apa yang perlu kita cemaskan atas masa depan pertanian Indonesia Lihat grafis lebih lanjut klik ...
Memperingati Hari HAM 2024, kondisi HAM di era digital menghadapi sejumlah tantangan. Perkembangan kecerdasan artifisial, ancaman privasi, hingga eksploitasi data pribadi menjadi tantangan dalam pemenuhan HAM. Lihat grafis lebih lanjut klik ...
FPIC menjadi instrumen penting bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak di tengah proyek pembangunan yang semakin menjadi-jadi. FPIC memberi ruang kepada masyarakat adat untuk memberikan persetujuan atas proyek pembangunan yang akan mempengaruhi lingkungan, tradisi, ekonomi, dan cara hidup mereka. Pemberian persetujuan tersebut harus berpegang pada prinsip sukarela,...
Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembea hak asasi manusia (Perkom Pembela HAM) masih belum dapat menjadi kerangka yang memadai untuk melindungi pembela HAM. Sejumlah revisi dan penyempurnaan Perkom tersebut diperlukan. Apa saja yang perlu direvisi? Lihat grafis lebih lanjut...
On 13 December 2018, in the middle of victim's testimony sessions's on 20th commemoration event of the declaration on human right defender, an old human rights activist announce the news. The panel of judges of Cibinong District Court, she said in microphone, has rejected the...
