Timeline Peristiwa Mei 98
Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak...
POSTER UU ITE MENJERAT KITA #BENAHIUUITE
Dengan kehadiran pasal-pasal karet dan tumpang tindih dengan aturan hukum pidana yang ada sebelumnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu segera dibenahi.
POSTER Hapus Pidana Pencemaran Nama Segera #BENAHIUUITE
Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menghukum lebih berat netizen bila melakukan pencemaran nama di internet. Kriminalisasi dan penalisasi ini harus dihapuskan karena menghambat kemerdekaan berekspresi dan meredam kritisisme masyarakat.
POSTER Internet Kepentingan Semua #BENAHIUUITE
Prinsip-prinsip multistakeholder, internet bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak elemen masyarakat dan dikelola untuk memajukan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik.
POSTER Jangan Langgar Privasi #BENAHIUUITE
Setiap orang memiliki hak privasi dalam berkegiatan di internet. Hak ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun, baik oleh individu maupun negara.
INFOGRAFIS Lima Tahun Rekomendasi DPR tentang Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998
Sudah lima tahun (2009-2014) DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi terkait kasus penghilangan paksa 1997/998, namun hingga saat ini tidak satupun empat rekomendasi DPR tersebut terlaksana.
Bisnis dan HAM #3
Pemerintah, perusahaan dan masyarakat menjadi pihak yang paling penting dalam menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika salah satu masing-masing elemen yang berperan tersebut gagal dalam melaksanakan hak asasi manusia, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kemudian muncul pelanggaran HAM. Apa saja peran dari elemen-elemen tersebut?
Kemudian apa kata perwakilan dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat mengenai Bisnis dan HAM? Silakan liat dalam video seri ketiga Bisnis dan HAM.
Video seri pertama Bisnis dan HAM, http://youtu.be/LOMz0nge1hg
Video seri kedua Bisnis dan HAM, http://youtu.be/jF2arYoZSAQ
Bisnis dan HAM #2
Kerangka Kerja John Ruggie: Perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia, dengan cara melakukan uji tuntas terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Ada 5 elemen uji tuntas hak asasi manusia yang dapat diterapkan oleh perusahaan.
Apa saja 5 elemen tersebut dan bagaimana penerapannya oleh perusahaan? Video seri kedua bisnis dan HAM seri kedua ini akan menjelaskan secara detail mengenai 5 elemen uji tuntas tersebut.
Video seri pertama Bisnis dan HAM dapat dilihat di http://youtu.be/LOMz0nge1hg
Kamu Sudah Dibohongi!
Apa yang kamu tahu tentang Indonesia pada tahun 1965-66? yakin itu adalah sejarah yang benar? jika tidak yakin, cek kebenarannya di www.kkpk.org
Menemukan Kembali Indonesia
Setelah reformasi berjalan lebih dari satu dekade, Indonesia masih terbelenggu beban sejarah kekerasan yang terjadi di masa lampau. Masyarakat Indonesia hidup di tengah ketidaktahuan mengenai berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan kesewang-wenangan yang dilakukan atas nama bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa berdarah di masa lalu masih membawa trauma dan memiliki dampak yang merusak dalam kehidupan demokrasi Indonesia hingga kini. Namun hampir semua peristiwa tersebut tetap berada dalam gelap dan bahkan dilupakan. Tanpa adanya pengetahuan dan pengakuan atas kekerasan masa lalu tersebut, bagaimana kita bisa menjamin bahwa kekerasan serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang?
Hari Tani Nasional 2014
Hari Tani Nasional 2014 di Jakarta diperingati oleh berbagai kelompok multi sektor
7 Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Harus Diselesaikan Presiden ke-7
Saat ini, pemerintah telah mengabaikan 7 kasus pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM. Ke-7 kasus pelanggaran HAM berat tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dan mandeg selama bertahun-tahun. Presiden ke-7 memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan ke-7 kasus tersebut agar korban dan keluarga korban mendapatkan keadilan dan mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang serupa di kemudian hari.
Pernyataan Pers Bersama tentang PERMEN Pemblokiran Situs
Pernyataan Pers Bersama tentang Peraturan Pemerintah mengenai Pemblokiran Situs Negatif di Indonesia
Penghilangan Paksa di Indonesia
Berbagai kasus penghilangan paksa di Indonesia. Penghilangan paksa dianggap sebagai kejahatan yang berkelanjutan yang implikasinya kejahatan ini tidak mengenal waktu
UU Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE)
UU ITE telah membungkam kebebasan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi